PURWOREJO, suaramerdeka.com - Kesetaraan gender di Indonesia, kendati sudah mengalami perkembangan tapi belum sesuai dengan harapan. Mayoritas kaum perempuan masih sering termarginalkan dalam relasi sosial, bahkan cenderung menjadi obyek kebijakan.

Hal itu ditegaskan Ketua Pengurus Wilayah (PW) Fatayat Provinsi Jawa Tengah Khizanaturrohmah SAg saat menjadi keynote speaker dalam acara Konferenci Cabang (Konfercab) Fatayat Purworejo di Gedung Pertemuan Jati Indah, Minggu (4/11).

Acara itu dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs H Bambang Aryawan MM, Ketua PCNU KH Hamid AK SPd I, Ketua PC GP Ansor KHR Mahfudz Chamid, Wakil Ketua DPRD H Muh Dahlan SE, Dansatkorcab Banser Daryanto, dan sejumlah tamu undangan dari organisasi perempuan dan kepemudaan.

Menurut Khizanaturrohmah, ada lima persoalan besar yang sampai sekarang masih membelenggu kesetaraan kaum perempuan. Pertama, kemiskinan di mana banyak kaum perempuan yang tidak bisa berdaya karena persoalan kemiskinan yang melilit.

Kedua, sambungnya, adalah masalah pendidikan. Mayoritas perempuan di Indonesia belum bisa mengakses pendidikan yang layak. Rata-rata masih berpendidikan rendah, sehingga dampaknya terhadap kiprah perempuan yang belum cukup mewarnai sektor-sektor publik.

Ketiga adalah layanan kesehatan. Banyak kaum perempuan, terutama yang berada di pelosok pedesaan yang belum bisa mengakses layanan kesehatan secara memadahi. Akibat paling nyata terhadap jumlah kematian ibu hamil yang masih tinggi.

Persoalan keempat, sambungnya, adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Data yang dimiliki Fatayat, 82 persen dari kasus KDRT yang terjadi ternyata korbannya perempuan. "Ini menjadi fokus yang digarap Fatayat, yaitu terus menekan angka KDRT," katanya.

Terakhir adalah masalah keterwakilan kaum perempuan di ranah politik. Di Provinsi Jawa Tengah, keterwakilannya hanya 18 persen. Padahal undang-undang mengamanatkan 30 persen. "Jumlah pemilih mayoritas di Indonesia adalah kaum perempuan. Tapi jumlah wakil perempuan yang duduk di lembaga legislatif masih minoritas. Keterwakilan perempuan ini juga akan terus kami dorong supaya sesuai dengan undang-undang," tandasnya.

( Nur Kholiq / CN32 / JBSM )